Trauma Tumpang Pitu; Warga Tolak Eksploitasi Gunung Salakan

BAGIKAN:
By: Nur Avian (Aksi Protes Warga Sumberagung Banyuwangi di Depan Kantor Gubernur Jawa Timur)


“ketakutan pasti ada, tetapi tidak ada pilihan lain kecuali melawan, kalau kita hidup dalam ketakutan kita akan hidup sia-sia nanti”

Tambang emas Tujuh Bukit atau lebih dikenal dengan sebutan Tumpang Pitu merupakan tambang emas terbesar kedua di Indonesia setelah Freepot di Papua. Hal ini semakin jelas membuktikan, bahwa tanah Indonesia sangat kaya akan kandungan mineral alam yang berharga. Sebagaimana diketahui bagian selatan laut jawa menyimpan banyak kandungan di dalamnya seperti; mineral, emas, tembaga dan perak. Selain itu lokasi tambang emas Tumpang Pitu berdekatan dengan lokasi wisata Pantai Merah dan diapit oleh dua hutan suaka margasatwa Baluran dan Meru Beteri. Sebagian besar lokasi tambang masuk kawasan hutan lindung, lahan produktif pertanian, dan kebun milik warga sekitar.

Menilik sejarah masuknya tambang di Tumpang Pitu, awalnya pada tahun 1995-1996 PT. HANKAM METALINDO, melayangkan surat izin eksplorasi di Jember dan Banyuwangi sebagian masuk ke Meru Beteri (Taman Nasional) di Kecamatan Pesanggaran Banyuwangi. Kala itu Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengeluarkan surat izin kuasa pertambangan (KP) untuk eksplorasi tambang.

Selanjutnya Pada tanggal 20 Maret 2006, bupati Banyuwangi kala itu Ratna Ani Lestari memberhentikan izin ekplorasi tambang di Tumpang Pitu kepada PT. HANKAM METALINDO. Setelah perizinan berakhir kemudian masuk PT. Indo Multi Niaga (IMN) mengajukan izin peninjauan dan penyelidikan di Kecamatan Pesanggaran, Banyuwangi. Di tahun 2012 PT.Indo Multi Niaga mengirimkan pengalihan izin usaha pertambangan (IUP) kepada PT. Bumi Sukses Indo (BSI) terhadap bupati Banyuwangi kala itu; Azwar Anas dan keluarlah surat pengalihan pada 28 september 2012. Pada tahun yang sama juga, bupati Azwar Anas mengirimkan surat ke Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk menurunkan status hutan lindung di Kecamatan Pesanggaran menjadi hutan produksi tetap.

Sejak PT. Hankam masuk, masyarakat sumberagung sudah mulai melakukan penolakan karena warga sudah memprediksi bahwa adanya aktifitas pertambangan akan menjadi bencana ekologi, ekosistem laut dan merusak alam. Di tahun 1994 gelombang tsunami menghantam desa  Sumberagung dan desa sekitarnya yang berdekatan dengan laut, warga pun berhamburan mencari tempat perlindungan, dan bukit Tumpang Pitu menjadi benteng dari amukan tsunami kala itu. Hal ini membuktikan bahwa Tumpang Pitu menjadi pelindung warga Sumberagung saat itu, setidaknya bisa menghalau gelombang tsunami. Mengingat wilayah pesisir selatan Banyuwangi sebagai Kawasan Rawan Bencana (KRB), seharusnya di jaga kelestarian alamnya untuk meminimalisir terjadinya bencana.

Di lansir dari Walhi bahwa ”Sejak beroperasinya kegiatan industri pertambangan di gunung Tumpang Pitu dan sekitarnya (Banyuwangi), yang di lakukan oleh PT.Bumi Sukses Indo (PT.BSI) dan PT. Damai Sukses Indo (PT.DSI), dari sejak tahun 2012, beragam krisis sosial-ekologi, seperti kekeringan sumber air, peningkatan pencemaran dan polusi tanah, serta sejumlah persoalan keselamatan ruang hidup lainnya terus meningkat di Desa Sumberagung, dan 4 desa sekitarnya, di wilayah kecamatan Pesanggaran.”

Tumpang Pitu sudah tidak seasri dulu, dengan adanya pengerukan bahkan peledakan untuk mengambil material emas berakibat sangat buruk pada tanah dan ekosistem laut. Saat ini PT. BSI dan PT. DSI melakukan pembuatan terowongan masuk sepanjang 1 kilometer yang saat ini sudah terealisasi. Pada tahun 2019 terowongan sepanjang 50 kilometer sedang dalam proses pembangunan. Banyak kobangan lubang yang cukup besar bekas galian tambang tentunya itu sangat membahayakan apabila tidak dilakukan reklamasi.

Perlawanan terus di gaungkan oleh warga untuk mempertahankan Tumpang Pitu, bahkan  tindakan represif oleh aparat semakin masif ketika warga melakukan aksi protesnya terhadap perusahaan. Aksi protes tambang Tumpang Pitu juga di lakukan salah satu warga yang bernama Heri Budiawan dia adalah seorang aktivis lingkungan, sapaan akrabnya Budi Pego, tetapi Budi Pego harus berhadapan dengan hukum. Budi Pego dijerat pasal keamanan negara karena dituding menyebarkan paham komunisme lewat sepanduk, meskipun tudingan tersebut tidak ada bukti konkrit, tetapi Budi Pego tetap di vonis dan menjalankan hukuman selama 10 bulan.

Belum selesai penambangan di bukit Tumpang Pitu perusahaan PT. BSI dan PT. DSI akan mengeksploitasi atau melakukan penambangan di gunung Salakan Desa Sumberagung, yang sekitar 8,3 kilometer dari area tambang Tumpang Pitu. Gunung Salakan adalah benteng terakhir setalah Tumpang Pitu,  oleh karena itu warga terus melakukan perlawanan dengan mendirikan tenda perjuangan di depan pintu masuk gunung Salakan, dengan tujuan untuk menghambat adanya alat berat masuk. Tenda perjuangan hingga saat ini merupakan bentuk penolakan warga terhadap tambang di gunung Salakan.

Pada 15 Februari 2020 warga sumberagung melakukan aksi protesnya dengan mengayuh sepeda dari Banyuwangi, Jember, Lumajang, Pasuruan, dan Sidoarjo, hingga Surabaya. Aksi protes dengan mengayuh sepeda ini berhenti di depan kantor gubernur, dengan tujuan untuk menuntut gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, agar mencabut izin usaha pertambangan (IUP) pada PT. BSI dan PT. DSI. Sebanyak 12 orang tiba di Surabaya dan sejumlah aksi solidaritas lainnya.

Salah satu warga sumberagung Aini (43) menuturkan “kami bersama warga lainnya melakukan aksi untuk menuntut  ke kantor gubernur dengan mengayuh sepeda sepanjang 300 kilometer dari Banyuwangi menuju Surabaya untuk menuntut agar gubernur mencabut izin IUP dari perusahaan. Warga dibantu oleh Walhi, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya, dan Komnas Ham untuk memberi tahu gubernur agar menemui warga yang turun aksi, warga berencana mendirikan tenda dan aksi sampai 28 Februari,” tutur Aini.

Meskipun dalam aksi protesnya warga sering mendapatkan tindapakan represif, tetapi warga sumberagung tetap berjuang melakukan perlawanannya demi mempertahankan ruang hidup mereka. Salah satu Humas warga Tumpang Pitu, “ketakutan pasti ada, tetapi tidak ada pilihan lain kecuali melawan, kalau kita hidup dalam ketakutan kita akan hidup sia-sia nanti” kata Hidayat saat ditemui di depan kator gubernur.

Saat ini akibat dari tambang Tumpang Pitu warga sumberagung kesulitan mendapatkan air bersih dan polusi udara yang membuat resah warga akibat lalu-lalangnya kendaraan operasional perusahaan. Akibat dari tambang, Hidayat juga mengatakan “Gunung sudah kelihatan rusak dan sumur disekitar warga sudah mulai kering, hari ini perusahaan semacam menjadi Dewa, memberi air bersih setiap sore karena air bersih disana sudah tidak ada, jadi kayak semacam sogokan supaya masyarakat tidak teriak dan intinya ruang hidup kita sudah di rampas.” Tambah Hidayat.

Dilansir dari walhijatim.or.id dampak dari Tambang Tumpang Pitu “Akan ada fungsi yang hilang yakni Tumpang Pitu sebagai kawasan vegetasi alami. Dampaknya akan begitu dahsyat, seperti hilangnya beberapa flora dan fauna endemik, hingga daya dukung lingkungan yang berangsur-angsur mengalami degradasi. Hal ini juga mengakibatkan sejumlah kelompok binatang seperti monyet dan kijang juga mulai turun memasuki lahan pertanian warga karena rusaknya habitat mereka. Dan beberapa sumur milik warga mulai mengalami kekeringan diduga karena penurunan kualitas lingkungan.

Penolakan tambang gunung Salakan dalam hal ini, warga trauma terhadap Tumpang Pitu, yang kondisinya saat ini semakin mengenaskan. Mengingat gunung salakan merupakan cagar alam, seharusnya di jaga kelestariannya demi kelangsungan berbagai makhluk hidup, bukan lantas  di hancurkan demi memuaskan hasrat para pemodal yang sifatnya sangat imperialis. (*NurAvian***)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *