75 Tahun Kemerdekaan: Sudahkah Berdikari?

0
8

75 Tahun Indonesia

Apa yang akan  kita ceritakan tentang hidup Indonesia pagi hari ketika  usianya beranjak  75 tahun?

Kapal memang belum berlabu ke dermaga dan warna senja belum kemerahan seperti bait puisi Asrul Sani. Tapi mungkin kita bisa bercerita tentang perjalanan yang belum usai, tentang harapan yang tidak lagi sesuai dengan kenyataan. Harus kita akui bahwa Indonesia memang sebuah cita-cita yang belum tuntas.

Pada tanggal 17 Agustus 2020 kemarin kita merayakan kemerdekaan yang ke-75. Sultan Sjahrir pernah bicara, kemerdekaan adalah sebuah jembatan untuk mencapai tujuan negara. Yakni tujuan negara yang menjunjung kerakyatan, kemanusiaan, kebebasan dari kemiskinan, menghindari tekanan dan penghisapan, menegakkan keadilan, membebaskan negara dari feodalisme, dan menuju pendewasaan bangsa.

Lalu apa yang harus dicatat tentang hidup negeri ini di pagi hari? Seorang kawan pernah berkelakar “Indonesia adalah negeri yang mengecewakan, khususnya bagi para pemilik jiwa optimistis”. Dengan semangat penuh mereka meyakini bahwa akan tiba satu masa dimana pertumbuhan ekonomi Indonesia juga mampu terbang di angkasa. Namun, di sisi lain ia juga membuat kecewa para pemilik jiwa pesimistis. Mereka ini adalah golongan yang selalu merasa was-was karena menganggap Indonesia hanyalah sebuah negara yang rapuh dan nyaris runtuh. 

Posisi Indonesia

Tahun ini Indonesia masuk dalam kelompok negara berpendapatan menengah atas dengan pendapatan perkapita penduduk di atas 4.046 dollar AS. Ini sebuah pencapaian. Namun, kita harus mengakui bahwa kerja belum selesai.

Dimana posisi Indonesia saat ini yang sudah berdiri dengan usianya ke-75 tahun dibandingkan negara lain? Kita mungkin harus membandingkannya dengan negara yang memiliki karakteristik mirip dengan negara kita. Misalnya, dari jumlah penduduk, struktur ekonomi maupun struktur geografisnya.

Indonesia sendiri terbukti masih lebih unggul jika harus dibandingkan dengan India yang juga berpenduduk besar. India punya masalah serupa mengenai institusi dan upaya penegakan nilai demokrasi, ditambah lagi dengan adanya permasalahan kualitas infrastruktur mereka yang masih tertinggal. Kita juga lebih baik dibandingkan Filipina yang memiliki kesamaan geografis sebagai negara kepulauan.

Sedangkan kalau dilihat dari segi banyaknya populasi, Indonesia masih tertinggal apabila dibandingkan dengan China dan Brazil. Begitu juga jika dibandingkan dengan Malaysia yang sama-sama memiliki ketergantungan kepada sumber daya alam.

Indonesia sebenarnya sudah masuk ke dalam kelompok kelas berpendapatan menengah pada tahun 1998. Namun, krisis keuangan Asia pada saat itu membuat Indonesia turun kelas. Indonesia butuh waktu sepuluh tahun untuk memulihkan perekonomiannya, dalam periode 2008-2013 pendapatan per kapita Indonesia meningkat tajam berkat adanya ekspor komoditas dan arus modal masuk. Dari segi ini, bisa dilihat bahwa prestasi Indonesia cukup baik.

Dalam hal pertumbuhan ekonomi, Indonesia bisa dikatakan cukup berhasil. Sayangnya, Indonesia tidak terlalu cemerlang dalam hal kesejahteraan masyarakat. Hal ini tercermin dari berbagai indikator seperti masih tingginya angka kematian bayi, masalah pendidikan, dan tingkat harapan hidup yang berbanding jauh dengan negara-negara seperti Singapura, Thailand dan Malaysia. Selain itu, kita juga tergolong miskin inovasi dalam hal produk ekspor.

Dengan kata lain, ekspor kita masih relatif primitif. Pertumbuhan ekonomi Indonesia juga relatif melambat sejak tahun 1998. Sumber pertumbuhan ekonomi sendiri sudah bergeser, yang tadinya berasal dari investasi dan ekspor beralih kepada konsumsi rumah tangga. Jika kita ingin ekonomi Indonesia berkelanjutan, sumber pertumbuhan ekonomi harus kembali kepada investasi dan ekspor. Jelas ini membutuhkan investasi, infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM) yang baik. Ini adalah resep yang dipilih China, Taiwan, Korea Selatan, Jepang dan negara-negara yang berhasil menaikkan perekonomianya. Sepertinya ini yang mendorong pemerintah kenapa begitu gencar melakukan berbagai upaya untuk menarik pihak asing agar bisa menanamkan investasi di dalam negeri.

Aspek kelembagaan

Kita juga harus mengakui bahwa kondisi perekonomian Indonesia saat ini sebenarnya sudah mulai stabil. Angka pertumbuhan ekonomi Indonesia memang masih berada di bawah 6 persen, bahkan angka ini lebih rendah dari pencapaian pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono yang bisa tumbuh di atas 6 persen.Jumlah tersebut juga dinilai masih terpaut jauh jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada masa pemerintahan Soeharto yang sempat menembus angka 10 persen dan berhasil membuat Indonesia mendapat julukan sebagai salah satu Macan Asia. Hal ini yang kemudian memicu adanya asumsi bahwa berbagai upaya reformasi yang sudah dilakukan dinilai belum bisa membuat kinerja ekonomi sebaik pra-1998.

Pengelolaan reformasi ekonomi di Indonesia memang tidak semudah yang dibayangkan karena banyaknya persoalan ekonomi politik yang rumit. Sistem demokrasi yang diadopsi Indonesia membuat kita tidak bisa membandingkannya secara sederhana dengan China, Vietnam, atau Singapura misalnya.

Dari krisis 1998, adanya reformasi ekonomi, reformasi politik, dan desentralisasi, dilakukan  secara bersamaan dengan cara big bang (drastis). Hal ini tidak dilakukan oleh negara Asia lain yang pada waktu itu juga mengalami krisis keuangan Asia, seperti Korea Selatan, Thailand, dan Malaysia.

Bagaimana faktor ekonomi politik berperan?

Ada beberapa hal yang berpengaruh. Pertama, struktur kekuasaan dan peta politik. Dalam era Soeharto kekuasaan terpusat pada Soeharto dan orang-orang di sekitarnya.

Dengan kekuasaan yang terpusat seperti ini, garis komando dalam kebijakan menjadi lebih ringkas dan jelas. Itu tentu saja akan memberikan kepastian. Kepastian adalah hal yang penting dalam lingkup bisnis. Kepastian usaha akan mendorong investasi dan ekspor, dan membuat kinerja ekonomi Indonesia relatif kuat di masa itu.

Walaupun korupsi di era Soeharto relatif tinggi, namun pola korupsi itu terpusat (Centralized corruption). Centralized corruption adalah one stop bribe dimana seseorang atau entitas bisa menjamin persoalan akan lancar (McLeod 2000).

Reformasi tahun 1998 telah mengubah struktur politik di Indonesia dari otoriter menjadi lebih demokratis. Reformasi politik telah mengubah peta kekuasaan menjadi tersebar dari Soeharto kepada DPR, DPRD, kepala daerah, partai politik, birokrasi, dan sebagainya. Penyebaran kekuasaan ini membuat proses konsolidasi untuk melakukan reformasi menjadi lebih sulit.

Tak hanya itu, hal itu juga membuat biaya transaksi untuk melakukan reformasi jadi lebih tinggi. Fragmentasi kekuasaan ini telah membuat korupsi menyebar dan terjadi di berbagai tingkat (Decentralized Corruption). Suap mungkin harus dilakukan oleh beberapa orang, tetapi tetap tidak ada jaminan bahwa itu akan menyelesaikan persoalan. Akibatnya, angka kasus korupsi jadi lebih tinggi dibandingkan dengan yang terjadi pada pola korupsi tersentralisasi.

Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, kepastian usaha adalah salah satu faktor penting dalam investasi. Namun, prioritas investasi tetap tidak boleh mengabaikan persoalan penting seperti intitusi, korupsi dan Hak Asasi Manusia (HAM). Kita sama-sama pernah belajar dari pengalaman. Bagaimana saat itu di Indonesia terjadi kasus Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) pada sektor keuangan, terutama pada saat kredit diberikan dengan cuma-cuma tanpa analisis resiko yang benar. Hal tersebut tentu menjadikan sektor perbankan bagaikan rumah kartu yang sangat rapuh.

Peraih Nobel ekonomi, Amartya Sen, pernah menulis bahwa sistem pemerintahan otoriter di China turut bertanggung jawab atas meninggalnya jutaan orang karena melakukan kritik terhadap kesalahan kebijakan pangan yang dilakukan oleh sistem otoriter tersebut. Sedangkan keputusan berada di tangan oligarki yang justru membawa keruntuhan ekonomi.

Kedua, sistem presidensial dengan banyak partai. Parpol yang banyak bukan tidak mungkin memunculkan adanya mayorias tunggal di parlemen. Akibatnya, presiden harus bersedia melakukan kompromi untuk mendapatkan dukungan politik di parlemen. Untuk itu, kabinet yang dibentuk tidak dapat sepenuhnya berdasarkan meritokrasi karena masih harus mempertimbangkan kompromi politik.

Dalam kondisi seperti ini, sulit mengharapkan adanya sebuah reformasi yang solid dan teknokratik. Karena terlalu banyak kompromi politik sehingga kebijakan yang dibuat hanya  untuk mengakomodasi berbagai kepentingan segelintir kelompok saja.

Ketiga, siklus politik. Reformasi yang besar kerap kali membutuhkan waktu yang panjang untuk bisa menunjukkan hasil. Namun, siklus politik Indonesia yang hanya lima tahun membuat politisi tidak bersungguh-sungguh dalam mewujudkan reformasi yang hasilnya baru terlihat dalam jangka waktu sepuluh tahun kemudian. Alasannya, untuk apa mengorbankan modal politik jika yang mendapatkan  manfaat dan yang menikmati hasil nanti adalah penggantinya.  Begitulah. Akibatnya, tidak ada politisi yang berinisiatif untuk melakukan reformasi jangka panjang.

Keempat, koordinasi pusat dan daerah. Setiap sistem pasti punya sisi positif dan negatif sama halnya dengan sistem desentralisasi. Sisi negatif dari sistem ini yakni, meningkatkan risiko ketidakselarasan antara kebijakan pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah daerah bisa saja tidak sejalan dengan pemerintah pusat, mengingat pemda sekarang dipilih langsung oleh konstituennya. Kepentingan masyarakat seringkali diabaikan. Sebagai gantinya, kepentingan golongan dan kelompok yang menjadi prioritas. Tujuannya bukan lagi tentang bagaimana cara mencapai kepentingan bersama. Pemenuhan keuntungan pribadi adalah hal yang paling utama. Ini adalah hal mendasar yang seharusnya sudah dipikirkan mengingat betapa sulitnya kontrol yang bisa dilakukan oleh pemerintah tingkat pusat.

Tentu di sisi lain, kita juga harus adil untuk menyatakan bahwa dari adanya desentralisasi ini yang telah memunculkan pemimpin potensial dan reformis untuk beberapa daerah. Sayangnya, untuk saat ini jumlahnya masih sangat terbatas.

Dimulai dari hal kecil

Selama persoalan ekonomi politik ini masih terjadi, kita akan terus berkutat dengan problem eksekusi kebijakan. Kemajuan pasti akan terjadi, tetapi dalam tempo yang lebih lambat. Demokrasi memang membutuhkan kesabaran dan kemampuan mengelola perbedaan pandangan.

Kita mengalami masalah kritis dalam hal demokrasi seperti lemahnya partai politik karena proses rekrutmen yang cenderung tidak serius dan asal-asalan. Tokoh masyarakat yang berkualitas, dosen, peneliti semakin sedikit dilibatkan dalam eksekutif maupun legislatif. Semakin maraknya kabar bohong dan berita palsu, rendahnya moral politisi, masalah pelanggaran hak asasi manusia, serta masalah intoleransi terhadap kelompok minoritas. Lalu bagaimana mendorong reformasi dalam kondisi adanya kendala politik dan institusi seperti ini? Sukses sebuah reformasi akan bergantung pada seberapa besar tekat kita dalam mewujudkan reformasi itu.

Yang kita perlu ingat, bahwasanya sumber daya politik yang dimiliki jumlahnya terbatas. Selain itu, waktunya juga pendek dikarenakan siklus politik lima tahunan tadi. Itu sebabnya, prioritas jadi sangat penting. Karena itu, reformasi harus tetap dilakukan bersama kendala yang ada.

Carany, dalam studi yang dilakukan oleh Muhammad Chatib Basri, seorang pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia  dalam “Reform in an Imperfect World: the Case of Indonesia” (2017), menunjukkan bahwa jika modal politik terbatas dan ada kendala politik serta institusi, maka reformasi ekonomi sebaiknya dimulai dari sesuatu yang sifatnya kecil dan mudah. Misalnya melakukan sesuatu yang dampaknya dapat segera dirasakan oleh masyarakat. Apabila masyarakat mulai merasakan dampak positif dari kebijakan tersebut, kredibilitas pembuat kebijakan akan meningkat, modal politik meningkat, sehingga ia memiliki dukungan untuk melakukan reformasi yang lebih kompleks.

Di sisi lain, dukungan masyarakat akan jadi modal tersendiri, khususnya bagi pimpinan politik untuk medukung pembuat kebijakan agar bisa melanjutkan reformasinya. Karena itu, reformasi sebenarnya bisa dimulai dari hal yang paling sederhana, dengan target yang sederhana, kemudian terus meningkat ke target yang jauh lebih rumit dan sulit.

Kerja memang belum selesai. Sudah ada banyak pencapaian, tetapi kita belum menjadi negeri yang adil dan bebas dari kemelaratan. Berbagai hal dan persoalan menghadang kita saat ini, termasuk pandemi Covid-19.

Re-opening yang dilakukan betujuan untuk mendorong pembalikan ekonomi secara tajam namun belum juga terlihat memperbaiki keadaan. Protokol Kesehatan yang harus diterapkan mengakibatkan adanya pembatasan volume atau skala ekonomis. Selama pandemi belum terkendali, bukan hanya kelas bawah tapi kelas menengah atas juga tetap akan menunda konsumsi. Berbeda dengan masyarakat berpenghasilan rendah, kelas menengah atas tidak mendapat bantuan sosial (bansos) dari pemerintah selama pandemi. Padahal, banyak kalangan menengah atas banyak yang mengalami drop penghasilan dan hampir jatuh miskin karena ketidakpastian ekonomi. Mereka kini mengandalkan tabungan, sehingga menyebabkan mereka terpaksa mengurangi konsumsi.

Karena itu, fokus kebijakan dalam jangka pendek adalah mengatasi wabah dan mendorong permintaan. Karena jika pandemi tidak bisa diatasi, maka ekonomi juga tidak akan 100% pulih.  Tapi kita tidak menyerah. Walaupun memang sulit, tapi kita mencoba tetap teguh dan ikhlas untuk melanjutkan perjalanan. Lalu, dalam diam kita melantunkan bait H. Mutahar. “Dari yakinku teguh, hati ikhlasku penuh, akan karuniamu, tanah air pusaka Indonesia merdeka”.

Penulis: Farah WB

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here