OMNIBUS LAW : Perbudakan di Negeri Sendiri Demi Kepentingan Investor

0
10
dok ilustrasi by Lpm Mei: Satria Sabilillah

Sebagai buruh, tidak ada keinginan lain kecuali mendapatkan upah layak dan terjaminya hak-hak mereka. Namun adanya RUU Omnibus Law yang saat ini gencar dibahas seakan-akan membuat mimpi parah buruh untuk mendapatkan kesejahteraan sangat jauh, RUU Omnius Law banyak menuai protes di berbagai kalangan masyarakat termasuk kelas pekerja yang banyak dirugikan. Maka dari itu banyak juga yang menyebut RUU Omnibus Law dengan UU Sapu Jagat. Karena banyak menyapu UU yang ada sebelumnya, seperti halnya pasal cuti haid bagi perempuan, kontrak pekerja hanya boleh diperpanjang satu kali untuk jangka waktu paling lama satu tahun, dan pasal-pasal perlindungan pekerja lainnya, terlebih pasal yang paling krusial bagi para pekerja upah minimum terancam dihilangkan.

Pasal 90A yang membahas tentang “Upah di atas upah minimum ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dengan buruh di perusahaan” adanya UU ketenagakerjaan saja hak-hak buruh masih banyak yang dilanggar apalagi kalau Omnibus law ini disahkan bisa jadi pengusaha akan memberikan upah semena-mena kepada pekerja, padahal di dalam UU No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dengan tegas melarang pengusaha membayar upah rendah di bawah upah minimum kepada pekerja dan ada dendanya bagi pengusaha yang melanggar UU tersebut.

Ketentuan pasal 91 dalam UU No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menjelaskan bahwa pengusaha tidak diperbolehkan membayar upah pekerja lebih rendah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tetapi di dalam Omnibus Law Cipta Kerja pasal ini justru dihapuskan sehingga para buruh semakin jauh dari kehidupan yang layak dan berkecukupan. Padahal upah minumam yang sudah di tetapkan berdasarkan wilayah provinsi  kabupaten/kota dalam pertahunnya meningkat, hal itu menjadi salah satu faktor pencapaian hidup layak bagi buruh. Setidakya buruh berpatokan dengan upah minimum yang sudah di tetapkan, misalnya upah yang diberikan oleh pengusaha kepada pekerja sangat rendah dengan pekerjaan yang tidak sebanding dengan upah yang mereka berikan akan megakibatkan angka pengagguran bertambah, tentunya tidak sebanding dengan pengeluaran yang mereka keluarkan untuk kehidupan sehari-hari, contoh ketika kampung atau di daerah sendiri mereka sulit mencari pekerjaan jalan lain yang mereka fikirkan dengan bekerja di luar negeri menjadi TKI atau pergi keluar kota untuk mengadu nasib. Bagi buruh hak-hak mereka sangat berarti dimana saat Omnibus law di sahkan di rasa memberatkan bagi kaum buruh.

Pasal 93 ayat 2 UU Ketenagakerjaan telah mengatur pemberian sanksi dan denda bagi perusahaan yang terlambat memberikan upah kepada karyawanya. hal tersebut tidak bisa disepelekan karena itu sangat di butuhkan oleh pekerja. Pemangkasan pasal tersebut dalam RUU Omnibus law Cipta kerja akan membuka jalan bagi pengusaha untuk mengulur waktu pembayaran gaji para buruh yang seharusnya di berikan tepat waktu.

Jika buruh mendapat tuduhan dari perusahaan yang mana merurigakan perusahaan seperti penipuan maupun tuduhan yang lain maka, pekerja bisa mengajukan gugatan ke lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Hal ini tercantum di dalam  UU No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pasal 159 dan di pasal 160 tentang kewajiban pengusaha memberikan bantuan kepada keluarga buruh ketika buruh ditangkap. Dua pasal ini juga dipangkas sehingga, semakin menegaskan adanya RUU Omnibus Law hanya menambah deretan penindasan terhadap kaum buruh.

Terlebih buruh juga manusia biasa, tentunya bagi pekerja wanita juga mengalami hal seperti: haid, hamil, melahirkan, dan menyusui atau melakukan aktivitas lain seperti menjalankan ibadah keagamaan tentunya itu membutuhkan waktu istirahat atau cuti bagi para buruh, tidak mungkin mereka tetap bekerja ketik mengalami kondisi seperti itu. Hal semacam ini sebenarnya sudah diatur di dalam UU Ketenagakerjaan tetapi di dalam RUU Omnibus Law malah tidak dicantumkan sehingga ada peluang besar bagi pengusaha tidak memperdulikan hal semacam itu.

Mimpi-mimpi buruk ini sangat menghantui para buruh jika RUU Omnibus Law ini tetap di sahkan, kesejahteraan yang mereka impikan seakan-akan imajinasi yang jauh dan bertentangan dari kenyataan yang ada, impian pemerintah untuk mendorong Indonesia masuk kelompok Negara maju dengan pendapatan US$ 23,2 ribu atau 324,9 juta pada tahun 2045 hanya berlaku bagi para elit negeri karena pengesahan RUU ini sama saja dengan membunuh masyarakat yang menopang kehidupan negeri. Buruh, petani hanyalan orang asing di negeri sendiri ketika DPR dan pemerintahannya lebih menjujung Investasi melalui RUU Omnibus Law ini.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here